Selasa, 22 Juli 2014

Konferensi selama perang dunia II



Beberapa konferensi yang diselenggarakan selama Perang Dunia II tentang strategi pertempuran ataupun perdamaian dunia, antara lain sebagai berikut.

1)        Konferensi Atlantik
Konferensi Atlantik diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1941 antara Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dan Winston Churcill (Perdana Menteri Inggris). Konferensi Atlantik menghasilkan piagam perdamaian yang disebut Piagam Atlantik (Atlantik Charter). Piagam Atlantik sebagai fondasi berdirinya PBB.

2)        Konferensi Casablanca
Konferensi Casablanca diselenggarakan pada bulan Januari 1943 antara Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churcill. Konferensi itu membahas perencanaan penyerbuan tentara Sekutu ke Eropa guna mengalahkan tentara blok Sentral (Poros atau Blok Jerman).

3)        Konferensi Moskow
Konferensi Moskow diselenggarakan pada bulan Oktober 1943 yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Rusia (Vyacheslav Mikhailovich Molotov), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Corden Hull), dan Menteri luar Negeri Inggris (Anthony Eden). Konferensi itu membahas tentang rencana pembentukan organisasi internasional yang menjamin perdamaian.

4)        Konferensi Kairo
Konferensi Kairo diselenggarakan pada bulan November 1943 antara Franklin Delano Roosevelt, Winston Churcill dan Chiang Kai-Sek (Cina). Konferensi itu memutuskan bahwa mereka akan menggempur Jepang sampai menyerah.

5)        Konferensi Teheran
Konferensi Teheran diselenggarakan pada Desember 1943 yang dihadiri Josep Stalin, Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churcill. Pada prinsipnya konferensi itu mendukung keputusan Konferensi Kairo dan bertekad melanjutkan kerja sama meskipun perang sudah berakhir.

6)        Konferensi Yalta
Konferensi Yalta diselenggarakan pada bulan Februari 1945 antara Josep Stalin, Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churcill. Konferensi berhasil mengambil keputusan, antara lain :

a.       Penyerahan jerman tanpa syarat
b.      Pembentukan organisasi internasional yang menjamin perdamaian dunia
c.       Perencanaan penyelenggaraan konferensi di San Fransisco pada tanggal 25 April 1945.

Senin, 21 Juli 2014

Kelemahan pasar persaingan bebas sempurna


Beberapa kelemahan dari pasar persaingan bebas sempurna adalah :

1.      Persaingan bebas sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam persaingan bebas sempurna,suatu teknologi produksi yang baru berhasil dikembangkan oleh suatu perusahaan dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Oleh karena itu, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari pengembangan teknologi baru tersebut. Ketidakkekalan keuntungan yang diperoleh dari pengembangan teknologi baru tersebut mengakibatkan perusahaan tidak terdorong untuk melakukan pengembangan teknologi dan inovasi.

2.    Persaingan bebas sempurna adakalanya menimbulkan ongkos sosial. Didalam menilai efisiensi  suatu perusahaan, yang diperhatikan adalah bagaimana perusahaan itu menggunakan sumber daya. Apabila ditinjau dari sisi perusahaan, mungkin sudah efisien, tetapi ditinjau dari sisi kepentingan masyarakat adakalanya kegiatan perusahaan itu merugikan. Contohnya, kegiatan yang efisien dari sudut pandang perusahaan tersebut ternyata menimbulkan pencemaran lingkungan yang serius sehingga ongkos sosial dari kegiatan tersebut sangat tinggi (masyarakat menderita kerugian).

3.   Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas karena barang yang dihasilkan oleh perusahaan- perusahaan dalam pasar persaingan bebas sempurna adalah homogen. Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas terhadap barang yang dikomsumsi.

4.    Ongkos produksi dalam persaingan bebas sempurna mungkin terlalu tinggi. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan bebas sempurna kurang terdorong untuk melakukan inovasi.

5.     Efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu meratakan distribusi pendapatan. Salah satu ciri dalam persaingan bebas sempurna adalah faktor produksi mudah untuk dipindah-pindah penggunaannya. Oleh karena itu, ketika efisiensi dalam penggunaan sumber daya mencapai titik maksimum, bisa jadi efisiensi tersebut tidak memaksimumkan kepentingan seluruh masyarakat.

Kehidupan sosial budaya setelah proklamasi



Kehidupan sosial masyarakat Indonesia masih terpisah-pisah dalam beberapa stratifikasi sosial. Ada dua stratifikasi warisan masa Belanda yang menyatakan bahwa golongan atas adalah orang Belanda, golongan dua adalah orang timur asing, dan golongan terakhir adalah pribumi. Di masa penjajahan Jepang, stratifikasi berubah yaitu golongan atas orang Jepang, kedua adalah pribumi, dan ketiga adalah orang Eropa dan timur asing. Pasca-kemerdekaan, bentuk stratifikasi berubah yaitu golongan satu adalah tokoh-tokoh nasional, golongan kedua rakyat Indonesia, dan ketiga bangsa asing. Pada masa inilah terjadi diskriminasi di Indonesia.

Adanya pengaruh paham sosialisme yang menghendaki persamaan derajat bagi masyarakat Indonesia, sehingga bentuk stratifikasi dihapus. Dengan penghapusan sistem stratifikasi, maka masyarakat indonesia dapat menjalankan kehidupan sosial secara damai dan tenang. Mereka sudah tidak merasa terdiskriminasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dari golongan atas.

Kehidupan budaya pada masa kemerdekaan Indonesia sudah mengalami perkembangan. Perkembangan ini sebenarnya sudah dimulai ketika bangsa Indonesia dalam keadaan terjajah. Banyak seniman yang melakukan perjuangan dengan menggunakan karya seninya, seperti lukisan, puisi, prosa dan lain sebagainya. Misalnya Raden Saleh yang melakukan pengkritikan terhadap penjajah Belanda dengan menggunakan media seni lukis. Lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh menggambarkan suatu penderitaan rakyat Indonesia dan juga kekejaman dari penjajah Belanda. Pasca-proklamasi, perkembangan budaya yang menonjol adalah seni sastra. Banyak sastrawan yang muncul saat itu, seperti Ismail Marzuki, C. Simanjuntak, Chairil Anwar, dan Idrus. Seniman lukis yang muncul adalah Basuki Abdullah, Affandi dan Usman Ismail. Mereka muncul dengan karya-karya yang menggambarkan kemerdekaan Indonesia serta kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Karya-karya seni inilah yang menjadi pendorong semangat rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan.

Di samping karya seni sebagai pengembangan budaya Indonesia, pendidikan dan bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setelah disahkan UUD1945 yang didalamnya mencantumkan pasal mengenai pendidikan maka di daerah-daerah di Indonesia mulai bermunculan pendidikan. Pelopor pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara yang menjadi Menteri Pendidikan pada masa itu.

Perkembangan bahasa Indonesia terjadi setelah penjajah Jepang memperbolehkan bangsa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga dibolehkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara terus-menerus maka bahasa ini menjadi dikenal oleh seluruh elemen masyarakat. Setelah Indonesia merdeka bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional.

Kehidupan politik setelah proklamasi



Kondisi politik pasca proklamasi belum menentu. Pemimpin dan sistem pemerintahan yang dipakai oleh Negara Indonesia belum terbentuk dan belum ditentukan. Di sisi lain, perkembangan politik di berbagai daerah juga memanas.

Para pemuda merebut kekuasaan pemerintah Jepang di berbagai daerah-daerah sehingga banyak korban jiwa berjatuhan. Hal ini membuat prihatin tokoh-tokoh nasional yang sedang berkumpul di Jakarta.

Sesuai konsekuensi dari proklamasi yang menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang cepat maka pemerintah langsung mengambil langkah-langkah politik sebagai berikut,

a.       Melengkapi syarat sebagai negara berdaulat.
b.      Memilih presiden dan wakil presiden.
c.       Membentuk 3 badan yaitu KNI, PNI, dan BKR.
d.      Membentuk 12 departemen dan menterinya.
e.       Menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 wilayah.

Setelah mengambil langkah-langkah tersebut kehidupan politik Indonesia semakin kondusif. Pergolakan daerah merebut kekuasaan Jepang juga mulai surut. Rakyat semakin tenang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.

Pada tanggal 2 September 1945 tersusunlah bentuk pemerintahan Indonesia untuk pertama kalinya. Bentuk pemerintahannya menggunakan sistem presidensil (para menteri bertanggung jawab kepada presiden). Sistem pemerintahan ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 17. Pada awalnya, pemerintahan presidensil berjalan lancar. Negara Indonesia mulai bergerak ke arah kemajuan. Aktivitas-aktivitas itu berjalan apa adanya tanpa terjadi suatu gejolak.

Setelah berjalan dua bulan, terjadi pertentangan politik internal antara golongan nasionalis dan islam dengan golongan sosialis. Dalam pertentangan ini, golongan sosialis menjadi pemenangnya. Kemudian golongan sosialis membentuk BP-KNIP, selanjutnya mendorong terbentuknya kabinet parlementer di bawah seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri pertama kali terpilih adalah Sutan Syahrir. Pada masa pemerintahannya, Sutan Syahrir menyetujui pembentukan partai politik, dengan ini pula maklumat tanggal 3 November 1945 dikeluarkan. Isi maklumat ini adalah tentang pembentukan partai politik di Indonesia. Tujuan dikeluarkannya maklumat ini adalah agar Indonesia dipandang sebagai negara demokrasi di mata dunia dan bukan negara boneka buatan Jepang. Setelah keluar maklumat ini, para tokoh politik berlomba-lomba membentuk partai politik.