Kamis, 07 November 2013

Mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan mengemukakan pendapat menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya.

Penyampaian pendapat dilakukan dengan dua cara:

a. Secara lisan, antara lain pidato, dialog, dan diskusi;
b. Secara tulisan, antara lain petisi, gambar, pamphlet, poster, brosur, selembaran dan spanduk.

Penyampaian pendapat dengan cara lain dapat dilakukan dengan sikap membisu dan mogok makan. Penyampaian pendapat yang manakah yang dijamin oleh undang-undang ?

Di Indonesia, mengemukakan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi yang dijamin Pasal 28E UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam mengemukakan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal itu sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

a. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
b. Dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Maksudnya adalah untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar