Kamis, 07 November 2013

Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin

Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden adalah penataan kehidupan politik yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Demokrasi Terpimpin. Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan dasar dalam pembentukan demokrasi terpimpin yang memiliki harapan akan dapat dilaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945 atau pelaksanaannya dapat dilakukan secara murni dan konsekuen. Untuk itu, pada masa demokrasi terpimpin, tindakan perubahan yang dilakukan dalam menata politik dalam negeri maupun politik luar negeri, terlihat dari adanya beberapa tindakan-tindakan sebagai berikut:

1) Pembaharuan bagi politik dalam negeri Indonesia
Pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan politik dalam negeri Indonesia nampak dari tindakan seperti dari tindakan sebagai berikut.

a. Kedudukan presiden
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden di bawah MPRS akan tetapi dalam kenyataannya MPRS tidak memiliki kekuasaan dalam mengeluarkan dan memutuskan berbagai kebijakan. Kedudukan presiden sebagai kepala negara merangkap menjadi kepala pemerintahan sehingga memiliki kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak.

b. Presiden diangkat seumur hidup
Berdasarkan UUD 1945, seorang presiden dapat ditunjuk sebanyak dua kali periode. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin, Dari diangkat seumur hidup tanpa adanya pergantian pemegang kekuasaan.

c. Presiden membentuk MPRS
Tindakan presiden membentuk MPRS bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Sebab berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, pembentukan MPRS dilakukan melalui pemilihan umum.

d. Manifesto politik republic Indonesia
Pidato presiden yang berjudul “penemuan kembali revolusi kita” dijadikan sebagai GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Hal itu bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

e. Pembubaran DPR hasil pemilu dan pembentukan DPR-GR
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, seorang presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR. Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1945 karena menolak RAPBN yang diajukan presiden.

f. Pemasyarakatan ajaran nasakom (nasionalis, agama dan komunis)
Tujuan presiden memasyarakatkan ajaran nasakom adalah untuk menghindari kubu-kubu dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ajaran nasakom ini dimanfaatkan oleh PKI untuk memperluas pengaruhnya dalam masyarakat Indonesia dan berusaha menggeser ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis.

g. Perjuangan pembebasan Irian Barat
Kebijakan politik luar negeri lainnya adalah melakukan perebutan terhadap Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Hal ini dilakukan sesuai keputusan KMB di Den Haag yang menyatakan bahwa Belanda akan mengembalikan Irian Barat ke Indonesia setelah keadaan Indonesia stabil. Untuk melaksanakan kebijakan politik ini, Indonesia menggunakan jalam damai dalam perjuangan membebaskan Irian Barat. Kebijakan ini sesuai dengan program kabinet kerja dan kabinet lainnya yakni pembebasan Irian Barat. Setelah satu tahun Irian Barat masih tetap dikuasai oleh Belanda, pemerintah Indonesia menempuh usaha-usaha secara bilateral, namun mengalami kegagalan.
Pada situasi yang demikian itu, Presiden Soekarno selaku presiden/panglima tertinggi APRI/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan tri komando rakyat (trikora) di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961 yang berisi tentang berikut ini.

a. Gagalkan pembentukan negara Boneka Papua bikinan belanda kolonial.
b. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Kesungguhan pihak RI membuahkan hasil. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, rakyat Irian Barat memilih tetap bersatu dengan RI. Hasil pepera itu kemudian diterima oleh Majelis Umum PBB dalam persidangan tahun 1969. Setelah Irian Barat kembali bersatu dengan RI, namanya diganti menjadi Irian Jaya.

2) Pembaharuan bagi politik luar negeri Indonesia
Pada masa demokrasi terpimpin, telah terjadi penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Hal itu nampak dari tindakan-tindakan yang dilakukan presiden dalam melaksanakan politik luar negeri yaitu :

a. Indonesia lebih condong ke NEFO (New Emerging Forces)
NEFO merupakan kelompok Negara-Negara baru yang sedang muncul, yang bersifat revolusioner yaitu Negara-Negara yang berhaluan komunis. Latar belakang Indonesia lebih condong pada kelompok NEFO disebabkan Indonesia menentang terhadap segala bentuk imperialisme dan kolonialisme barat.

b. Munculnya politik mercusuar
Politik mercusuar adalah politik yang menganggap bahwa negaranya yang paling baik dan hebat dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

c. Munculnya politik poros antara Jakarta-peking
Hal ini menyebabkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab Indonesia berkiblat pada negara-negara komunis.

d. Indonesia keluar dari PBB
Penyebab Indonesia keluar dari PBB adalah adanya konflik dengan Malaysia. Pembentukan PAN Melayu yang merupakan bentukan dari imperialisme dan kolonialisme inggris menyebabkan Indonesia menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme barat. Sementara itu, Malaysia dicalonkan sebagai Anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap di PBB, sehingga Indonesia mengajukan pilihan yaitu jika Malaysia tetap dicalonkan menjadi anggota dewan keamanan PBB maka Indonesia memilih untuk keluar dari keanggotaan PBB.

3 komentar:

  1. lucu banget blognyaaaa. seneng deh liatnya:D

    BalasHapus
  2. waahhhh its very cute blognya... :D ^_^ senang dehhh liatnyyaa imut!!!!

    BalasHapus