Rabu, 09 Januari 2013

Tahap-tahap perjanjian internasional



Dalam membuat sebuah perjanjian internasional, negara-negara di dunia berpedoman pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Dalam Konvensi itu disebutkan tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah

1.       Perundingan (Negotiation)

Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antarpihak/negara tentang objek tertentu. Jika belum pernah ada perjanjian yang dibuat oleh subjek yang akan membuat perjanjian, maka terlebih dahulu diadakan penjajakan (survei) atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.
Dalam melakukan tahap negosiasi, suatu negara dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (fullpowers). Negosiasi dapat juga dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar.
Jika dari hasil penjajakan diperoleh suatu kesepakatan dan rasa saling percaya, maka proses pembuatan perjanjian internasional akan memasuki tahap berikutnya, yaitu penandatanganan.

2.       Penandatanganan (Signature)

Untuk perjanjian yang bersifat bilateral, perjanjian internasional biasanya dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. namun demikian, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara, sebelum diratifikasi oleh masing-masing negaranya.

3.       Pengesahan (Ratification)

Penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Inilah yang disebut ratifikasi.
Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan perjanjian internasional. Adanya ratifikasi memberi keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil yang menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hak-hak yang bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merugikan rakyatnya. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya.
Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi

a.       Ratifikasi oleh badan eksekutif. Sistem ini biasanya dilakukan oleh raja-raja dan pemerintahan otoriter.
b.      Ratifikasi oleh badan legislative. Sistem ini jarang dilakukan.
c.       Ratifikasi campuran (DPR dan pemerintahan).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar