Jumat, 14 Desember 2012

Maklumat pemerintah no X tanggal 16 Oktober 1945


Pada bulan oktober 1945, kelompok kiri (sosialis) dalam KNIP yang dipimpin oleh Sultan Syahrir berhasil menyusun kekuatan dan mendorong dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP). Langkah berikut dari kelompok sosialis itu adalah mendorong terbentuknya cabinet parlementer. Sebagai langkah awal pembentukan pemerintahan parlementer adalah mengubah fungsi KNIP dari hanya sekedar badan penasehat menjadi badan legislative yang sebenarnya. Untuk tujuan itu, mereka mengumpulkan dukungan 50 buah tanda tangan dari 150 anggotanya.
Pada tanggal 7 Oktober 1945, petisi yang dihasilkan diserahkan kepada Presiden Soekarno. Adapun alasan yang diajukan BP-KNIP untuk memperkuat usulannya tersebut, sebagai berikut.

1.   Adanya kesan politik bahwa kekuasaan presiden terlalu besar sehingga dikhawatirkan menjadi pemerintahan yang bersifat dictator.
2.   Adanya propaganda belanda melalui NICA yang menyiarkan isu politik bahwa pemerintah RI adalah pemerintah yang bersifat fasis, yang menganut sistem pemerintahan Jepang sebelum Perang Dunia II. Oleh karena itu, Belanda menganjurkan kepada dunia internasional agar tidak mengakui kedaulatan RI.
3.   Untuk menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya pihak sekutu, bahwa Indonesia yang baru merdeka adalah demokratis, bukan negara fasis buatan Jepang.

Dalam kondisi politik yang belum stabil, usul BP-KNIP tersebut diterima oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat tersebut ditandatangani oleh wakil presiden Moh. Hatta dalam kongres KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945. Isi maklumat tersebut terdiri dari 2 materi pokok berikut ini:

1.   Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislative dan ikut  menetapkan Garis-Garis Dasar Haluan Negara.
2.   Berhubung gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat

Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. X tersebut, kekuasaan presiden, hanya dalam bidang eksekutif. Dengan demikian, kedudukan presiden sebagai yang diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. KNIP sebagai badan pembantu presiden dan sebagai lembaga pengganti MPR dan DPR sebelum terbentuk, dapat berfungsi sebagai badan legislative.


1 komentar:

  1. memangnya sebelum munculnya maklumat ini kekuasaan presiden seperti apa ?

    BalasHapus